YOGYAKARTA, Headlinews.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan Kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting Tahun 2025 dengan tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas Untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan pada 29-30 Oktober 2025 di Yogyakarta.
Upstream Oil and Gas Executive Meeting merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku industri hulu migas, sehingga percepatan kegiatan eksplorasi dan produksi dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudi Mas’ud, S.E., M.E.; Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum; Kepala Perwakilan Kalsul, Azhari idris; serta Ketua Panitia, Elis Fauziyah.
Executive meeting ini turut dihadiri Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Tana Tidung, Bupati Tabalong, Bupati Paser, Wali kota Balikpapan, Wali kota Tarakan, Bupati Bulungan, Bupati Nunukan, Bupati Banggai dan Wakil Bupati Kota Baru, Direktur Utama BUMD Kaltim, Direktur Utama BUMD Kalteng dan Jabar serta BUMD Kabupaten Kota Penghasil.
Dalam sambutannya, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kehadiran para Gubernur, Bupati, Wali kota dari wilayah Kalsul. Menurutnya, kehadiran tersebut mencerminkan adanya sinergi yang kuat serta adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah, dan pelaku industri hulu migas dalam mencapai target produksi migas nasional.
Disampaikan dalam keynote speech, Nanang Abdul Manaf selaku Staf Khusus Menteri ESDM dan Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, bahwa diperlukan kolaborasi bersama dalam upaya peningkatan lifting migas untuk menuju Swasembada Energi yang telah dicanangkan oleh Presiden RI. Pemerataan ketersediaan energi diseluruh negeri menjadi tantangan dalam mencapai ketahanan energi. Perlunya upaya dalam peningkatan ketahanan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak terhadap pembangunan. Peningkatan produksi dan infrastruktur energi baik itu untuk migas, EBT dan ketenagalistrikan menjadi tantangan kita saat ini. Tidak hanya itu, juga perlu memperhatikan komitmen dalam pencapaian nett zero emission. Ditegaskan ditahun 2025 ini Indonesia menargetkan bauran EBT mencapai 23% dan mencapai Net Zerro Emission pada 2060. Lain hal Nanang juga menyampaikan upaya Pemerintah dalam mereaktivasi ribuan sumur idle, yang tentunya dalam upaya untuk meningkat produksi Nasional.
Ditambahkan Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris mengungkapkan Executive meeting ini dapat menjadi forum komunikasi dengan stakeholder daerah. Update informasi kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengenai kondisi aktual industri hulu migas, potensi cadangan, dan peluang investasi di Wilayah Kalsul. Yang menarik, kegiatan ini menjadi ajang sharing / tukar pikiran untuk mendapatkan solusi / problem solving terhadap segala macam kendala ataupun tantangan yang kaitannya dalam mendukung kelancaran kegiatan operasi hulu migas ataupun faktor pendukung lainya seperti perizinan, kepastian hukum dan fiskal yang belum seragam, safety, lingkungan, sumber daya manusia ataupun tantangan lainnya. Azhari mengungkapkan dengan terbangunnya komunikasi yang baik ini dapat menjadi momentum baik dalam mendukung kelancaran kegiatan operasi hulu migas.
Azhari mengungkapkan, saat ini SKK Migas Perwakilan Kalsul menjalankan tupoksi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas yang saat ini berjumlah 46 wilayah kerja (WK) eksplorasi dan produksi yang dikelola oleh KKKS. Kalsul berkontribusi 30% lifting gas dan 12% lifting oil terhadap capaian lifting nasional.
Industri hulu migas sangat berkomitmen dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Upaya peningkatan lifting, ekslorasi masif, optimalisasi lapangan produksi dan reaktivasi lapangan dan sumur idle dilakukan guna menambah produksi demi menjaga ketahanan energi Nasional dan memberikan manfaat sebesar besarnya kepada negara dan masyarakat. Masa depan industri hulu migas Indonesia bergantung pada kemampuan kita membangun kemitraan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.
Executive meeting turut menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, Pimpinan Daerah, Kemenkeu, BUMD, ADPMET dan Praktisi energi untuk memberikan insight dan informasi
Dengan semangat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, SKK Migas, KKKS, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan kemandirian energi nasional,, kesejahteraan daerah penghasil dan keberlanjutan industri migas Indonesia. Tidak hanya berfokus dalam pencapain target lifting, tapi kami juga berkomitmen dalam memberikan multiplier positif dan manfaat dari keberadaan hulu migas untuk daerah. “Kami berterima kasih sekali terhadap dukungan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dan masyarakat selama ini sehingga tercipta kelancaran operasi hulu migas.” Tutup Azhari.(**)
