MALINAU, Headlinews.id – Puncak perayaan HUT ke-25 Kabupaten Malinau pada Sabtu (26/10/2024) malam diwarnai kontroversi ketika sejumlah pendukung pasangan calon (Paslon) kepala daerah terlihat mengacungkan jari, sebagai simbol nomor urut salah satu Paslon.
Simbol tersebut menarik perhatian publik dan menuai kritik dari berbagai pihak, mengingat acara ini merupakan kegiatan resmi pemerintah daerah yang didanai melalui APBD Kabupaten Malinau.
Ironisnya, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malinau yang juga hadir di lokasi tidak memberikan peringatan atau teguran terkait aksi tersebut, meskipun tindakan itu terindikasi sebagai bentuk kampanye terselubung.
Amat, seorang warga Malinau, menyayangkan adanya unsur politik dalam perayaan ulang tahun kabupaten yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan warga. “Ini acara pemerintah yang didanai APBD. Sangat tidak etis jika dijadikan tempat kampanye,” ungkapnya.
Joni, warga lainnya, juga mengecam tindakan beberapa orang, termasuk pejabat daerah, yang tampak turut mengacungkan jari dengan simbol politik tertentu.
Di sisi lain, Pjs Bupati terlihat asyik berfoto bersama band Slank, pengisi acara utama dalam perayaan tersebut, sementara insiden simbol politik ini berlangsung. Beberapa pihak menilai Pjs Bupati seharusnya memberikan imbauan tegas terkait netralitas acara ini.
“Perayaan HUT kabupaten semestinya menjadi acara netral dan bebas dari afiliasi politik. Namun, kali ini ada pembiaran terhadap simbol-simbol politik,” ujar Amat.
Pada umumnya, kegiatan seremonial pemerintah yang bertepatan dengan masa kampanye diadakan dengan arahan khusus untuk menjaga netralitas. Bahkan, artis dan pembawa acara biasanya diarahkan untuk menghindari simbol atau isyarat yang berkaitan dengan dukungan politik.
Penggunaan simbol jari yang identik dengan nomor urut Paslon, dalam acara resmi pemerintah, dianggap tidak pantas dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, juga menjadi sorotan. Sebagai pejabat yang menjadi panutan dan sekaligus istri dari salah satu Paslon, sikap profesionalitas diharapkan tetap diutamakan agar tidak mengaburkan batas kepentingan publik dengan kepentingan pribadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Malinau belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.
Banyak warga berharap agar acara-acara resmi pemerintahan dijaga dari aktivitas yang bernuansa politik demi mempertahankan netralitas dan kesakralan momen perayaan hari jadi daerah. (*)
