TANJUNG SELOR, Headlinews.id– Sejumlah tokoh adat Kesultanan Bulungan bertemu dengan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara Rahmawati Zainal dalam pertemuan tertutup di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, Kamis malam (26/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas peran lembaga adat dalam pembangunan daerah hingga penguatan sinergi dengan pemerintah.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kaltara Drs. Dt. Buyung Perkasa dan Ketua Adat Kesultanan Bulungan Kabupaten Bulungan Darmansyah. Diskusi berlangsung cukup intens dengan menyoroti kontribusi sekaligus fungsi kontrol dari masyarakat adat terhadap jalannya pemerintahan.
Dt. Buyung Perkasa menyampaikan, selama ini pihaknya tidak hanya memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga menyampaikan kritik ketika ditemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai.
“Kalau ada kebijakan yang menurut kami kurang tepat, tentu kami sampaikan. Itu bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai tokoh adat untuk saling mengingatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan menjaga marwah kepemimpinan agar tetap berjalan sesuai aturan.
“Justru dengan diingatkan, pemerintah bisa menghindari kesalahan yang lebih besar. Itu bentuk kepedulian kami,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Rahmawati Zainal menyebut kritik dari masyarakat, termasuk dari tokoh adat, merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan publik.
“Selama kritik itu membangun dan disertai solusi, tentu sangat kami hargai. Itu membantu pemerintah bekerja lebih baik,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat adat akan menjadi perhatian, termasuk dalam mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat Kesultanan Bulungan.
Dalam pertemuan itu, tokoh adat turut menyampaikan sejumlah program yang tengah disiapkan, di antaranya penguatan kelembagaan adat serta upaya menjaga nilai sejarah Kesultanan Bulungan.
Darmansyah mengungkapkan, pihaknya juga telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan di Tanjung Selor yang saat ini masih dalam proses administrasi.
“Untuk lahan sudah kami siapkan dari pihak Kesultanan. Sekarang tinggal menunggu proses lanjutan dari pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, wacana pengembangan hutan adat sebagai sumber ekonomi bagi kerabat Kesultanan juga menjadi bagian pembahasan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat.
“Kami ingin ke depan ada kemandirian ekonomi bagi kerabat Kesultanan, salah satunya melalui pengelolaan hutan adat,” tambah Darmansyah.
Rahmawati menilai berbagai usulan tersebut perlu diikuti dengan penguatan internal lembaga adat agar program yang direncanakan dapat berjalan optimal.
“Yang penting sekarang bagaimana menyatukan persepsi di internal dulu, supaya langkah ke depan lebih solid,” ujarnya.
Ia juga menyatakan akan memfasilitasi komunikasi lebih lanjut di tingkat pusat, termasuk membuka peluang agenda dengar pendapat dengan DPR RI terkait penguatan peran Kesultanan Bulungan.
“Kita akan coba dorong agar ada pembahasan lebih lanjut di tingkat pusat, sehingga program-program ini bisa mendapatkan dukungan yang lebih luas,” katanya.
Pertemuan tersebut turut membahas potensi pengembalian aset-aset bersejarah Kesultanan Bulungan yang berada di luar negeri, termasuk di Belanda, sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah.
Di akhir pertemuan, Rahmawati mengajak para tokoh adat melihat sejumlah bagian rumah jabatan gubernur, sembari melanjutkan diskusi ringan terkait penguatan identitas budaya dan peran Kesultanan dalam pembangunan Kalimantan Utara.(*/saf)
