JAKARTA, Headlinews.id – Aktivasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia.
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Brigjen TNI (Purn) Werdi Widodo, S.Psi, yang juga menjelaskan meski batas negara di Pulau Sebatik telah disepakati, masih terdapat 14–16 patok lama yang menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan, patok lama itu akan dicabut agar tidak membingungkan warga. Dengan begitu, tidak ada kerancuan antara patok lama dan patok baru,” ujar Werdi, Rabu (17/9/25) di Jakarta.
Ia menambahkan, pencabutan patok lama akan dilakukan oleh tim survei agraria untuk memastikan keabsahan garis batas negara. Selain itu, ada pertukaran lahan perbatasan: 4,9 hektare lahan Indonesia masuk Malaysia, sementara 127 hektare lahan Malaysia masuk wilayah Indonesia.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana mengelola lahan yang sudah resmi menjadi milik kita. Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat mengelolanya agar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat Sebatik,” jelas Werdi.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan lahan sawit di perbatasan yang kerap menimbulkan masalah, termasuk penjarahan hasil sawit di wilayah Indonesia. Menurutnya, regulasi yang jelas akan memastikan pengelolaan lahan memberi keuntungan bagi negara dan masyarakat, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain isu lahan, Werdi menyampaikan rencana rapat koordinasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Utara yang akan digelar pada 22–26 September. Rapat ini melibatkan kementerian terkait dan perwakilan konsulat, membahas aspek sosial-ekonomi serta isu strategis seperti patok 805 yang menjadi perhatian khusus.
“Kita berharap konsulat RI dapat mendorong Malaysia menghormati patok 805. Ini bagian dari diplomasi untuk melindungi kepentingan masyarakat perbatasan,” ungkapnya.
Werdi juga menyinggung rencana menjadikan Sebatik sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone). Namun, ia menegaskan perlunya kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak merugikan penerimaan negara maupun PAD.
Aktivasi PLBN Sebatik, menurut Werdi, memiliki peran ganda: menjaga keamanan (security) sekaligus membuka pintu kesejahteraan (prosperity) bagi masyarakat perbatasan. “PLBN bukan hanya simbol kedaulatan, tapi juga pusat pertumbuhan ekonomi. Kita ingin masyarakat Sebatik merasakan manfaatnya secara langsung,” tegasnya.
Dalam kunjungan DPRD Nunukan ke KSP, Komisi I menekankan pentingnya percepatan operasional PLBN Sebatik. Ketua Komisi I, Dr. Andi Muliyono, SH, MH, menyampaikan, “Aktivasi PLBN Sebatik harus segera dilakukan agar perdagangan lintas batas berjalan resmi, harga kebutuhan pokok terkendali, dan ekonomi masyarakat perbatasan bisa berkembang.”
Andi juga menyoroti kondisi warga yang masih harus melewati jalur tidak resmi atau menggunakan pelabuhan di Nunukan untuk ke Tawau, Malaysia. Menurutnya, situasi ini meningkatkan biaya logistik, menghambat mobilitas, serta berisiko menimbulkan masalah hukum.
“Kami mendorong pemerintah pusat memastikan PLBN Sebatik menjadi pusat perdagangan legal dengan fasilitas pasar dan gudang logistik resmi. Warga juga perlu diberikan Kartu Identitas Tunggal Perbatasan untuk menekan praktik dwi kewarganegaraan yang saat ini masih terjadi,” jelasnya.
Selain perdagangan, Komisi I DPRD Nunukan menekankan pentingnya layanan publik yang memadai di Sebatik. Akses kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih masih terbatas, membuat banyak warga lebih memilih layanan di Malaysia meski dengan biaya lebih tinggi.
Andi menambahkan, penguatan pos pengamanan TNI dan Polri di perbatasan juga penting untuk menekan aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Warga Sebatik adalah garda terdepan kedaulatan negara. Mereka berhak mendapat perhatian lebih, baik dari sisi keamanan, ekonomi, maupun pelayanan publik,” tegas Andi.
Dengan difungsikannya PLBN Sebatik, diharapkan akses resmi lintas batas terbuka, perdagangan lebih efisien, dan masyarakat setempat dapat menikmati manfaat ekonomi langsung, sambil menjaga kedaulatan NKRI di garis depan. (*)
