TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Efektivitas pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani, saat menekankan pentingnya penyelarasan antara program daerah dan kebijakan nasional untuk memperkuat arah pembangunan tahun 2026.
Menurutnya, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor menjadi langkah strategis agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan efisien dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Ia menilai, koordinasi yang baik antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menentukan keberhasilan program prioritas daerah.
“Setiap OPD harus mampu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Anggaran yang tersedia harus digunakan secara efektif dan tepat guna,” ujar Syarwani, Senin (3/11/2025).
Bupati menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bulungan tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi belanja dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah daerah juga berupaya memperluas akses pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui dukungan program sektoral kementerian dan lembaga.
“Alokasi APBD akan diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu proaktif mencari dukungan pendanaan dari sumber lain agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Syarwani menambahkan, efisiensi bukan berarti pengurangan kegiatan, tetapi upaya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Program pembangunan diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain menyoroti aspek penganggaran, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis data.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting dalam penyusunan program agar kebijakan yang diambil lebih terukur dan berkelanjutan.
“Perencanaan dan evaluasi berbasis data menjadi salah satu prasyarat untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif. Dengan data yang valid, arah pembangunan dapat lebih fokus dan hasilnya dapat diukur dengan jelas,” pungkasnya. (rn)
