BERAU, Headlinews.id – Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digelar untuk meningkatkan kualitas data bantuan sosial dan memastikan masyarakat rentan menerima pelayanan yang tepat di Kabupaten Berau.
Kegiatan berlangsung di ruang RPJPD Bapelitbang, Selasa (21/10/2025), dan dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas.
Bupati menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, yang memiliki jaringan langsung hingga tingkat RT dan masjid.
“Dinsos harus bekerja sama dengan DPMK, kepala kampung, BPK, serta organisasi sosial dan pekerja sosial. Kolaborasi ini akan mempercepat penyaluran bantuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan. Data yang tepat akan menjadi acuan bagi setiap kebijakan dan program yang kita jalankan,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati menekankan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan kepada masyarakat rentan. Ia mengingatkan isu kesejahteraan sosial bersifat sensitif, sehingga perlakuan yang ramah dan penuh empati sangat diperlukan.
“Pendekatan yang humanis penting karena masyarakat rentan sering merasa rendah diri atau sensitif terhadap bantuan. Kita harus memastikan mereka menerima perhatian dan bantuan secara tepat dan penuh empati,” tambahnya.
Rakor ini menghadirkan narasumber lain, yaitu Saprudin Saida Panda, S.H., M.Si., Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kaltim, dan Rr. Endah Noorwidayati, Ketua Tim Pelayanan, Penggunaan, dan Diseminasi Pusdatin Kementerian Sosial, melalui sambungan Zoom.
Kegiatan diikuti oleh seluruh camat dan kepala kampung se-Kabupaten Berau, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial Kampung, serta perwakilan organisasi sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Drs. Iswahyudi, mengatakan kegiatan ini bertujuan memutakhirkan data bantuan sosial agar tepat sasaran, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. O
ptimalisasi pengelolaan data ini sekaligus mendukung sinergitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Berau.
“Rakor ini menjadi upaya strategis agar setiap program bantuan dan pemberdayaan sosial dapat berjalan efektif dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Iswahyudi. (*)
