BALIKPAPAN, Headlinews.id — Isu kesehatan anak dan pengaruh negatif digital kembali mencuat di Balikpapan. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, melontarkan pernyataan tajam yang menyoroti dua persoalan krusial: angka stunting yang masih tinggi dan kecanduan gadget di kalangan anak-anak.
Hal ini ia sampaikan saat ditemui di sela kegiatan di Hotel Grand Senyiur, Kamis (31/7/2025). Menurut Alwi, kedua isu tersebut harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ia menegaskan akan mengawal langsung agenda maraton pembahasan APBD murni dan perubahan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Kami akan mulai maraton pembahasan APBD murni besok, dan minggu depan APBD perubahan. Saya akan tanyakan, apakah ada program prioritas untuk penanganan stunting,” ucapnya tegas.
Data terakhir menunjukkan angka stunting di Balikpapan masih berada di kisaran 23 persen. Meski mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut tetap mengkhawatirkan dan menjadi indikator bahwa intervensi pemerintah belum sepenuhnya optimal.
Namun bukan hanya stunting yang menjadi perhatian Alwi. Ia juga menyoroti fenomena anak-anak yang semakin kecanduan gawai atau gadget. Menurutnya, dampak penggunaan berlebihan gawai telah terlihat nyata di lingkungan sekolah, terutama dalam bentuk penurunan prestasi akademik siswa.
“Banyak anak-anak yang nilainya menurun karena terlalu sering main HP. Ini imbas dari minimnya fasilitas bermain di lingkungan mereka,” katanya.
Alwi menilai, akar persoalan ini tidak hanya terletak pada pola asuh atau peran orang tua, tetapi juga karena terbatasnya ruang publik yang ramah anak.
Ia pun mendesak agar Pemerintah Kota Balikpapan segera mengambil langkah nyata dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan taman bermain di setiap kelurahan.
“Saya minta di setiap kelurahan ada taman bermain. Ini salah satu solusi agar anak-anak tidak melulu dengan gadget. Mereka butuh ruang yang aman dan menyenangkan untuk berinteraksi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian berbagai pihak, termasuk aktivis perlindungan anak dan sejumlah tokoh masyarakat.
Banyak yang berharap agar usulan Alwi tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Kini publik menantikan langkah konkret dari DPRD dan Pemkot Balikpapan. Akankah masukan ini diterjemahkan dalam kebijakan nyata menuju Balikpapan sebagai kota ramah anak? Atau justru menguap begitu saja di tengah rapat-rapat anggaran?. (*/oc)
