BALIKPAPAN, Headlinews.id – Menghadapi rencana pemotongan dana transfer pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan fokus pada optimalisasi pajak, penguatan UMKM, dan pengembangan ekonomi berbasis event.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menyebut langkah ini penting agar ketergantungan terhadap dana pusat dapat ditekan. “Pada 2025 porsinya masih sekitar 70 persen, tapi target kami pada 2030 bisa ditekan menjadi 55 persen,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Digitalisasi pajak dan retribusi menjadi salah satu program unggulan. Pemkot mulai memasang alat rekam transaksi di restoran, hotel, hingga sektor usaha lain untuk menekan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Dengan sistem digital, penerimaan daerah akan lebih transparan, akurat, dan mudah diawasi,” jelas Muhaimin.
Selain itu, UMKM juga ditempatkan sebagai sektor prioritas. Menurutnya, pelaku usaha kecil perlu didukung agar siap bersaing, terutama ketika Balikpapan menjadi tuan rumah event besar.
“UMKM harus ikut tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi kota,” tambahnya.
Pemkot menargetkan penyelenggaraan event nasional maupun regional hampir setiap bulan sebagai motor penggerak sektor jasa, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga kuliner.
“Semakin banyak event, semakin besar multiplier effect untuk ekonomi lokal dan otomatis meningkatkan PAD,” kata Muhaimin.
Dalam RPJMD 2025–2029, Pemkot menargetkan pertumbuhan PAD rata-rata 11 persen per tahun. Kontribusinya terhadap pendapatan daerah yang saat ini sekitar 34,5 persen ditargetkan naik menjadi 40,7 persen pada 2026.
Namun, dinamika fiskal Balikpapan tetap menghadapi ujian berat. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menuturkan pemotongan dana transfer pusat membuat sejumlah program pembangunan berpotensi tertunda. Dari alokasi Rp300–400 miliar, dana yang masuk baru sekitar Rp99 miliar.
“Jika tidak ada tambahan transfer, dampaknya bisa mencapai 60–70 persen,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).
Alwi memastikan DPRD akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan alokasi dana. Ia menekankan, penguatan PAD menjadi kunci agar Balikpapan lebih mandiri secara fiskal.
“Masih banyak potensi PAD yang bisa digali, jangan sampai ada yang terlewat,” pungkasnya. (*)
